Terbelenggu Sistem Patriarki di Negara Wakanda

Keberpihakan negara terhadap sistem patriarki ditunjukkan dengan negara menganggap manusia hanya laki-laki saja tanpa mempertimbangkan perempuan. Hal ini ditunjukan dari konstitusi negara yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan. Jika diambil contoh mengenai RUU PKS yang hadir untuk menjamin hak-hak korban yang mana perempuan merupakan kaum rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Dinamika mencuatnya RUU PKS belakangan ini sontak menimbulkan kegaduhan dibeberapa kalangan terutama kaum perempuan, hal tersebut menyita perhatian lebih bagi kaum perempuan karena adanya pasal yang dirubah bahkan dihilangkan dari pasal yang telah diatur di RUU sebelumnya.

Hal yang mencolok tergambar saat judul pun diganti yang semula judulnya Penghapusan Kekerasan Seksual diganti dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menurut sudut pandang penulis terhadap perubahan yang terjadi di judul fokus daripada sebelumnya menunjukkan ketidak berpihakan negara pada korban kekerasan seksual menjadi hilangnya jaminan hak korban dihilangkan, perubahan-perubahan yang terjadi hanya menitikberatkan pada penindakan tindak pidana pelaku sehingga mengabaikan unsur kepentingan korban yaitu pemulihan perlindungan dan akses keadilan secara umum.

Mengenai hak pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual dalam hal pemenuhan hak korban atas penangan dan pemulihan tidak diatur secara lebih lanjut sehingga hal tersebut dapat menghilangkan jaminan hak korban selama proses peradilan pidana. Di lapangan sering ditemukan kasus mengenai kekerasan seksual baik itu diranah kerja maupun kampus, kasus tersebut membuat khawatir berbagai kalangan dan sangat menyayangkan.

Penghapusan ketentuan tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual tersebut yang termuat dalam naskah RUU PKS hanya memuat 4 bentuk kekerasan seksual dari 9 bentuk kekerasan seksual yang dirumuskan.

Ketidakpengakuan dan pengaturan ragam bentuk kekerasan seksual tersebut merupakan bentuk invalidasi terhadap pengalaman korban, pengabaian terhadap korban, serta pengabaian hak korban untuk mendapat keadilan dan pemulihan.

Penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual menimbulkan kegaduhan karena dengan penghalusan bahasa tersebut berdampak pada pemaknaan peristiwa sehingga menghambat pemenuhan hak bagi korban, dan melanggengkan praktik diskriminasi dan ketidakadilan bagi korban diproses peradilan dan masyrakat.

Kosongnya pengaturan kekerasan seksual berbasis gender online, hal tersebut terjadi karena berkembang dan majunya teknologi komunikasi dan informasi yang siapa saja dapat mengakses, menggunakannya dengan semaunya tidak memperhatikan etika berkomunikasi serta hilangnya kesadaran akan norma yang berlaku dimasyarakat.

Kekerasan seksual berbasis gender online ini tidak ada payung hukum bagi korban padahal dalam berbagai kasus kaum perempuan merupakan kaum yang rentan mendapatkan kekerasan seksual berbasis gender online, dengan demikian bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap realitas kasus kekerasan seksual berbasis gender online dimasyarakat.

Kosongnya pengaturan untuk penanganan korban kekerasan seksual dengan disabilitas, hal itu tergambar dengan validitas alat bukti, sistem delik aduan, dan poin khusus mengenai ragam disabilitas tidak disebutkan. Padahal masing-masing ragam disabilitas memiliki kebutuhan dan pendekatan penanganan yang berbeda mulai dari pelaporan, penanganan hingga pemulihannya merupakan hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban kekerasan seksual.

Beberapa poin permasalahan diatas merupakan bagian penting yang seharusnya perlindungan perempuan ditengah keberpihakan negara terhadap sistem patriarki melalui RUU PKS yang masih digantung dengan belum disahkan serta belum ada tindak lanjutnya. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan kaum perempuan secara aktif mengawal dalam pemecahan permasalahan tersebut, tidak hanya menatap dari ranah politik terus-menerus yang membudayakan patriarki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *